Pojok Sejarah

Oleh Agus Wibowo * Dimuat Harian Jurnal Nasional Edisi Sabtu, 29 November 2008 Komitmen Presiden Susilo Bambang Yodhoyono (SBY) untuk memperbaiki nasib guru terbukti. Pasalnya, dalam waktu dekat gaji guru dan dosen akan dinaikkan sebesar 100 persen. Data Depdiknas (2008) menyebutkan dengan kenaikan itu, gaji terendah untuk guru pegawai negeri sipil (PNS) golongan II/B tidak bersertifikat (0 tahun), yang semula hanya Rp1,55 juta, akan naik sebesar Rp2,07 juta. Sementara, gaji untuk guru PNS tertinggi dengan golongan IVE bersertifikat (0 tahun) yang semula Rp2,43 juta, menjadi Rp5,42 juta. Itu belum ditambah tunjangan khusus bagi guru yang berada di daerah terpencil (gurdacil) sebesar Rp5,1 Juta, dan tunjangan-tunjangan lainnya. Jika ditotal, setiap bulannya guru akan menerima gaji sebesar Rp10 juta. Tidak hanya guru PNS saja yang ketiban untung, guru non-PNS juga demikian. Mereka akan mendapat tunjangan fungsional dengan perincian non S1 naik dari Rp200 ribu menjadi Rp250 ribu, sedangka

Oleh Agus Wibowo * Dimuat Harian Pikiran Rakyat Edisi Rabu, 26 November 2008 Pemerintah tampaknya tengah melakukan peremajaan tenaga pendidik (guru), di samping tenaga teknis dan kesehatan. Itu dapat dilihat dari banyaknya formasi yang disediakan pada penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun ini, misalnya formasi guru di Jawa Tengah 6.394 orang dan DIY 614 orang. Fenomena itu tentu saja positif, sepanjang bertujuan meningkatkan mutu pendidikan bangsa, melalui penjaringan tenaga muda yang kompeten dan profesional. Peremajaan tenaga guru menjadi keniscayaan, ketika software dan hardware pendidikan menuntut adanya inovasi dan kreativitas selaras dengan perkembangan teknologi informasi. Pertanyaanya kemudian, apakah perekrutan guru sudah melalui mekanisme seleksi yang ketat dan terbebas dari KKN? Apakah perekrutan guru itu juga dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan mereka? Pertanyaan ini menjadi penting, pasalnya, jika seleksi guru dilakukan dengan asal-asalan, konsekuensi y

Oleh Agus Wibowo Dimuat Harian Lampung Pos Edisi Minggu, 23 November 2008 SASTRA, kata I.A. Richard dalam bukunya Peotries and Science (1926), merupakan dunia yang mampu menyuguhkan imajinasi sehingga memberi inspirasi orang untuk berkarya. Banyak pemikir inovatif dalam ilmu sosial dan sains mempunyai latar belakang teori sastra yang kuat atau setidaknya penikmat sastra. Sebut saja misalnya, Edward W. Said, yang membongkar epistemologi orientalisme sambil membuka pintu poskolonialisme; Michel Foucault, yang mengadakan analisis wacana untuk melihat prawacana; atau Antonio Gramsci, yang melihat sastra sebagai medium pembaharuan moral dan untuk mengungkapkan ideologi-ideologi kelompok sosial, dan sebagainya. Demikian halnya Einstein, bapak penemu teori relativitas, merupakan penggemar berat puisi-puisi romantik seperti Wordsworth dan Mary Shelley. Einstein tampaknya mengikuti jejak pendahulunya, Alfred North Whitehead, seorang ahli matematika sekaligus pengarang karya monumental Principia

Oleh Agus Wibowo Dimuat Harian Suara Merdeka Edisi 08 November 2008 Kehadiran kantin kejujuran, yang ide awalnya berasal dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kian mendapat tanggapan positif dari masyarakat. Hal itu ditandai dengan makin banyaknya sekolah yang mendirikannya. Menurut data Depdiknas (2008), jumlah total kantin kejujuran sudah mencapai lebih dari 1.000 buah, yang tersebar secara merata di seluruh pelosok negeri. Dari jumlah itu, hanya dua kantin yang gulung tikar alias bangkrut, yaitu di Medan dan Bandung. Penerimaan masyarakat terhadap kantin kejujuran menandakan mulai berseminya kesadaran untuk menyelamatkan anak didik dan generasi muda pada umumnya dari jeratan budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Lebih dari itu, sekolah dan institusi pendidikan pada umumnya dipercaya masyarakat sebagai sarana efektif dalam memberantas budaya buruk dan penyakit yang merugikan bangsa itu. Pertanyaannya kemudian, bagaimana upaya sekolah mengelola kantin kejujuran, sehingga bi

Oleh Agus Wibowo Dimuat Harian Bali Pos Edisi Sabtu, 8 Nopember 2008 Menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2004, pemilihan kepala daerah (pilkada) merupakan salah satu pilar utama demokrasi guna membangun check and balances kekuasaan negara pada level lokal, dan menempatkan rakyat sebagak The king of maker. Melalui pilkada diharapkan muncul pemimpin eksekutif yang mewakili preferensi mayoritas masyarakat lokal, serta menghasilkan outcome berupa reformasi kultur yang akan mengimbangi proses transisi kepemimpinan. Singkatnya, pilkada merupakan entry point untuk melakukan 'bedah rumah' birokrasi lokal. Sayangnya, pelaksanaan pilkada di negeri ini lebih sering diwarnai konflik berkepanjangan, yang menjurus pada disintegrasi bangsa. Sebagai contoh kekerasan dan anarkisme yang mewarnai Pilkada Buleleng, Maluku Utara, Sulawesi Selatan, Banten, Depok, dan sebagainya. Fenomena itu masih diperparah dengan rendahnya apresiasi demokrasi masyarakat, yang ditandai dengan tingginya angka golong

Oleh Agus Wibowo Dimuat Harian Joglosemar, Edisi Selasa, 4 November 2008 Bulan ini, Pemerintah Jawa Tengah (Jateng) secara serentak membuka pendaftaran calon pegawai negeri sipil (CPNS). Adapun jumlah dan formasinya; tenaga pendidik (100 orang), tenaga kesehatan (125 orang), dan tenaga teknis (177 orang). Momentum ini, sudah lama ditunggu-tunggu segenap masyarakat. Pasalnya, menjadi seorang PNS memiliki banyak keuntungan. Selain jaminan gaji yang layak, uang pensiun di hari tua, juga adanya konversi status sosial. Pendek kata, menjadi PNS akan mengangkat derajat seseorang menjadi golongan terhormat atau priyayi. Pandangan demikian sangat wajar, apalagi di tengah krisis ekonomi hanya PNS saja yang bisa tetap bertahan. Dari aspek budaya, feodalisme dan kolonialisme yang masih mengakar kuat di negeri ini, memandang PNS sebagai posisi yang luhur. Maka, wajar jika semua orang ingin menjadi PNS meskipun dengan berbagai cara. Rekrutmen CPNS yang baik, akan menjadi pemicu perubahan dalam siste