Dimuat Harian Kaltim Post Jumat, 15 Februari 2008 Oleh: Agus Wibowo *) Bola panas yang digulirkan Ketua Umum PBNU Hasyim Muzadi baru-baru ini, menghantam telak geliat Otonomi daerah. Pasalnya, Hasyim meminta pemerintah agar menghapus sistem pemilihan kepala daerah secara langsung (Pilkada). Sepintas lalu, Hasyim sangat kontradiksi dengan semangat reformasi yang mengamanatkan Pilkada sebagai pintu gerbang proses otonomi daerah. Meski demikian, permintaan Hasyim patut direnungkan. Paling tidak, bisa dijadikan evaluasi bagi pelaksanaan Pilkada sebelumnya, maupun perbaikan strategi guna mensukseskan pelaksanaan Pilkada mendatang. Memang, selama ini pelaksanaan Pilkada hanya menjadi biang konflik berkepanjangan yang tidak urung menjurus pada disintegrasi bangsa. Berlarut-larutnya kasus kekerasan dan tindakan anarkhisme yang mewarnai Pilkada di beberapa daerah seperti Buleleng, Maluku Utara, Sulawesi Selatan, Banten, dan Depok, menjadi bukti kenyataan tersebut. Hasyim Muzadi melihat Pilkad
Perjuangan Orang Biasa Mengisi Sejarah