Pojok Sejarah

Dimuat Harian Kaltim Post, Edisi Rabu, 21 November 2007 Meski menuai pro-kontra, Departemen Pendidikan Nasional (Diknas) tetap akan melangsungkan ujian nasional yang terintegrasi dengan ujian sekolah (UNTUS) bagi sekolah dasar (SD), mulai tahun 2008. Secara yuridis, pelaksanaan UNTUS merupakan amanat PP No. 19 tahun 2005, tentang sistem pendidikan nasional (Sisdiknas). Pada tahap awal, diknas baru akan mengujikan tiga mata pelajaran, yaitu matematika, IPA dan bahasa Indonesia. Menariknya, standar kelulusan (SK) mata pelajaran UNTUS, yakni Matematika, IPA, dan Bahasa Indonesia, tidak dipatok pemerintah pusat. Tetapi, sepenuhnya diserahkan pada kebijakan masing-masing sekolah. Pemerintah pusat hanya membuat soal yang porsinya 40 persen, sementara sisanya (60 persen) diserahkan pada pemerintah daerah. Kriteria kelulusan ditetapkan melalui rapat dewan guru, dengan mempertimbangkan nilai minimum dan nilai rata-rata dari ketiga mata pelajaran yang diujikan. Selanjutnya, peserta akan diberi

Dimuat Harian Kaltim Post, Edisi Senin, 12 Nopember 2007 Tentu saja, anggaran yang hanya 12 persen tersebut tidak cukup untuk mengurusi gawe mencerdaskan rakyat. Pada gilirannya, kualitas pendidkan dan sumberdaya manusia (SDM) kita merosot tajam, jauh di bawah beberapa negara tetangga (Malaysia, Singapura, Philipina, Brunai dan sebagainya). Logika sederhana, tidak pas jika hanya untu gawe lima menit dalam lima tahun—meminjam istilah Emha Ainun Najib (Cak Nun)—harus mengorbankan kepentingan rakyat yang jauh lebih penting dan fundamental. Anggaran sebanyak itu tak, urung hanya menumpuk atau dinikmati oleh satu orang atau satu kelompok. Langkah Kreatif Pemilu memang bagian penting dari proses demokrasi. Karena dari sana, bakal dipilih wakil-wakil rakyat dan pemimpin bangsa ini. Meski demikian, bukan lantas menganaktirikan kepentingan rakyat yang lebih penting. Perlu upaya analisis secara cermat, teliti dan komprehensif pada faktor-faktor penyebab pembengkakan anggaran pemilu tersebut. Se