Juli 12, 2015

Mudik dan Kisah Kaum Urban

Tradisi kultural mudik yang diikuti arus balik pada momentum Idul Fitri 1436 Hijriyah akan segera tiba. Ritual tahunan itu dibarengi dengan urbanisasi, di mana sebentar lagi kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya akan menuai dampaknya. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS, 2014), pasca lebaran lebih dari satu juta kaum urban berebut pekerjaan di Jakarta dan kota-kota besar lainnya.
Menelisik kisah kaum urban—pelaku urbanisasi—sarat kisah menarik. Beberapa teks sastra klasik maupun kontemporer bahkan merekam kisah haru-biru urbanisasi itu. Bagi yang sukses, urbanisasi menjadi pintu meraih kemuliaan. Namun bagi yang gagal, urbanisasi menjadi beban berat yang akan dibawa mati. Bagaimana tidak, sejak keluar dari desa kaum urban sudah bertekad, “hidup mulia atau mati sengsara di perantauan!”
Sejarah urbanisasi bisa dibilang lebih tua dari negeri ini. Urbanisasi sudah berlangsung sejak terbentuknya konsep kota. Lebih jauh lagi, sejak berdirinya keraton-keraton di Indonesia. Sejak era keraton, kata Heri Priyatmoko (2015), orang desa sudah mulai melakukan urbanisasi. Masyarakat desa sekolah, kemudian menjadi pegawai/ambtenar,  abdi dalem atau pegawai keraton. Fase ini disebut Heri Priyatmoko sebagai urbanisasi tradisional. 
Urbanisasi tradisional juga terjadi ketika raja memiliki proyek besar membangun pusat-pusat kewibawaan. Situs-situs atau bangunan masa lalu, bisa mengisahkan bahwa para raja turut berperan dalam proses urbanisasi. Seperti pembangunan candi Borobudur di Jawa Tengah, situs Trowulan di Mojokerto, Prasasti Tugu (Abad ke-5 Masehi), dan sebagainya.
Pada masa kerajaan Islam, urbanisasi juga menemukan momentum. Masyarakat pedalaman banyak merantau ke pusat-pusat kerajaan Islam di kawasan pesisir. Kota-kota seperti Gresik, Tuban, Demak, Jayakarta dan sebagainya menjadi incaran penduduk pedalaman. Perdagangan dan perniagaan yang menggerakkan denyut nadi kerajaan-kerajaan Islam pesisir, memberikan lapangan kerja kaum urban tradisional.
Masa kolonial Belanda, urbanisasi lebih banyak dimobilisasi ke kota-kota kekuasaan mereka seperti Batavia (Jakarta). Kaum urban itu dipekerjakan di perkebunan-perkebunan, pelabuhan, benteng, jalan, pemukiman dan sarana-prasarana untuk kepentingan kolonial Belanda. Kebijakan “Tanam Paksa” merupakan satu dari sekian lembaran hitam kaum urban di masa kolonial Belanda.
Masa Orde Baru, ledakan besar urbanisasi terjadi. Yaitu sejak digulirkannya beberapa kebijakan “gegabah” Orba: Pertama, adanya kebijakan ekonomi makro (1967-1980), di mana kota sebagai pusat ekonomi. Kedua, kombinasi antara kebijaksanaan substitusi impor dan investasi asing di sektor perpabrikan (manufacturing), yang justru memicu polarisasi pembangunan terpusat pada metropolitan Jakarta. Ketiga, penyebaran yang cepat dari proses mekanisasi sektor pertanian pada awal dasawarsa 1980-an, yang menyebabkan kaum muda dan para sarjana, enggan menggeluti dunia pertanian atau kembali ke daerah asal).

Mengatasi Urbanisasi?
Mengurai sebab urbanisasi memang tak habis-habisnya. Banyak aspek ikut ambil peran; ekonomi, kependudukan, pertanahan, sosial, politik dan budaya. Namun, beberapa sosiolog dan ahli ekonomi seperti Wilkinson (1973); L. Wirth (1983); Gilbert & Gigler (tt); Laquian (1977) dan Shaw (1975), senada bahwa mempertahankan hidup itu motif utama urbanisasi. Mempertahankan hidup ini tentu saja dalam konteks ekonomi, sosial, politik, maupun budaya.
Lowder (1978) dengan metodologi model ekonometri secara kritis sampai pada kesimpulan bahwa kesenjangan menyolok desa versus kota menjadi pemicu urbanisasi. Ketika lapangan pekerjaan di desa tidak tersedia, sementara tuntutan ekonomi keluarga harus dicukupi, maka merantau adalah sebuah keharusan. Urbanisasi kata Stark (1991), sebenarnya sebuah proses yang wajar serta hak setiap warga negara untuk merubah hidup dan meningkatkan kesejahteraan.
Di bandingkan dengan negara-negara lain di kawasan Asia, Eropa bahkan Amerika, Indonesia memiliki jembatan “unik” yang mempercepat proses urbanisasi. Jembatan itu adalah tradisi mudik dan balik! Para sosiolog dan ekonom sama-sama sepakat bahwa tradisi mudik terutama arus balik itu menyumbang kaum besar terbesar—jika dibandingkan dengan momentum-momentum lain seperti tradisi nyadran, liburan natal dan akhir tahun, serta tahun ajaran baru.
Persoalan urbanisasi harus segera diselesaikan dengan bijak, agar tidak menimbulkan problem sosial baru. Salah satunya adalah pemisahan kawasan. Belajar dari Amerika Serikat, urbanisasi disiasati dengan memisahkan pusat pemerintahan di Washington DC, dan pusat ekonomi di New York. Maka, hanya New York yang diserbu urbanisasi sementara Washington DC tetap stabil.
Sebagaimana Amerika Serikat, Vietnam juga punya strategi cerdas dengan pemisahan kawasan. Meskipun di Vietnam pembangunan pada bidang perdagangan, industri, dan properti, gencar dilakukan, terutama di Ho Chi Minh, pemerintah mereka tetap melakukan komitmen tinggi terhadap bidang pertanian. Artinya, ada jaminan lahan pertanian tidak akan beralih fungsi (misalnya berubah menjadi perumahan, realestat, dll). Hasilnya, petani merasa tenang dan bisa konsentrasi bertani tanpa harus menjadi urban di kota.
Jika belajar dari Amerika dan Vietnam, mestinya Jakarta hanya berperan sebagai pusat pemerintahan saja, sementara pusat ekonomi dan pendidikan harus diperbanyak di kota-kota penyangga (satelit). Sedangkan desa tetap diprioritaskan sebagai kawasan pertanian dan perkebunan saja 
Adanya Undang-undang Desa (UU No 6 Tahun 2014) dalam jangka panjang diharapkan meminimalisir urbanisasi. Stakeholder desa mengidentifikasi dan merumuskan apa saja yang bisa diberdayakan di wilayahnya. Sementara pemerintah pusat memberikan stimulus dana dan pendampingan dengan muara menyediakan lapangan kerja, menggerakkan ekonomi, serta menciptakan   kesejahteraan masyarakat. Jika dikelola dengan baik, efektif dan efisien, dana desa sebagaimana yang diamanatkan UU No 6 Tahun 2014, bisa menjadi setitik harapan meminimalisir urbanisasi. Masyarakat bawah pun tidak akan terlunta-lunta lagi dan dituduh biang masalah lantaran melakukan urbanisasi. Semoga. Oleh Agus Wibowo, Pelaku Mudik dan Pengajar di Universitas Negeri Jakarta.
Dipublikasikan oleh Harian Radar Surabaya Minggu, 12 Juli 2015: http://radarsby.com/radarsurabaya%20pdf/7.pdf

Juli 09, 2015

Mudik Gairahkan Ekonomi Lokal


Dimuat Koran Jakarta, Edisi Kamis 09 Juli 2015
Kementerian Perhubungan (2015) menyebut, pemudik tahun ini sekitar 20 juta yang menggunakan trasportasi umum. Kemudian 1,6 juga orang naik mobil pribadi, dan 2 juta bersepeda motor.
Meski teknologi informasi dan komunikasi (TIK) berkembang begitu cepat. Tradisi mudik seakan tak tergantikan TIK. Logika sederhana, dari pada capekcapek mudik, untuk sekadar ”kangenkangenan” dengan orangtua atau sanak saudara di kampung, orang bisa menggunakan teknologi TV Conference atau handphone fasilitas 3G atau e-mail. Ucapan Idul Fitri juga bisa lewat short massage system (SMS), Facebook, blog, Twitter, e-mail, atau kartu lebaran konvensional.
Nyatanya, kebanyakan orang lebih puas mudik. Dengan kata lain, mereka lebih senang bertemu langsung sanak famili. Ada perasaan batin/psikologis sreg bila bisa meminta maaf secara langsung.
Berbagai keistimewaan tradisi mudik, sudah banyak dikaji para peneliti dan pakar kebudayaan dari sisi psikologis, sosial budaya, ekonomi, hingga pembangunan desa. Dari aspek psikologis misalnya, mudik dipercaya mampu menjadi terapi ampuh rindu batin.
Kedatangan pemudik menjadi pelecut gairah ekonomi lokal. Lihatlah, sepanjang jalan menuju Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta biasa berjajar para pedagang musiman menyambut para pemudik. Tadinya, kawasan itu sepi dan gersang. Begitu musim mudik, kawasan sepanjang jalan Yogyakarta- Wonosari menjadi ramai dengan aneka transaksi jual beli buah-buahan, kerajinan, hingga paket wisata.
Pemasukan untuk warga lokal pun meningkat. Pemudik secara tidak langsung telah berbagi kebahagiaan kepada penduduk setempat. Geliat ekonomi juga terasa hingga ke desa-desa asal pemudik. Semua bergairah karena mudik!
Sektor ekonomi kreatif pun ikut terdampak positif mudik. Budi Rajab (2015:7) menyebut ekonomi kreatif sebagai kegiatan masyarakat entah perkotaan maupun perdesaan yang berbasis pada gagasan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Ini lantas melahirkan produk baru berupa barang-barang serta metode kerja terintegrasi dengan pasar.
Produk ekonomi kreatif bisa berupa ekspresi karya tradisional meliputi aneka kerajinan-kerajinan artistik. Secara lebih luas bisa berupa festival atau perayaan- perayaan. Tapi bisa juga memanfaatkan situs-situs budaya sepereti arkeologi, museum, perpustakaan dan sebagainya.
Produk ekonomi kreatif berupa karya seni, misalnya, lukisan, ukiran, patung, fotografi, dan barang antik. Produk ekonomi kreatif berupa kreasi fungsional seperti desain interior, grafis, aneka perhiasan, dan mainan. Bisa juga berupa jasa kreatif yang menyangkut arsitektural, periklanan, turisme, aneka kuliner, serta penelitian dan pengembangan kreatif.
Aneka galeri yang menjual produk ekonomi kreatif sudah pasti dibanjiri pemudik. Saat meninggalkan kampung, mereka ingin membawa sesuatu yang menjadi identitas asal bisa topeng, akik, pakaian, cincin, sampai karya fotografi objek wisata di suatu tempat. Selain untuk pribadi, mereka juga akan membeli produk ekonomi kreatif lokal sebagai oleh-oleh untuk tetangga dan teman kantor.
Jika disiasati dengan tepat para stakeholders dan mereka yang bergerak pada sektor ekonomi kreatif, tradisi mudik bisa menjadi berkah luar biasa. Bagaimana tidak, para pemudik tidak hanya membawa aneka pengetahuan dari tanah rantau, tetapi juga modal uang yang tidak sedikit.
Contoh lagi Kabupaten Gunung Kidul. Menurut data pemerintah daerah Gunung Kidul, pada tahun 2014 lalu lebih dari dua juta orang mudik ke wilayah itu. Andaikata para pemudik membelanjakan uang minimal 500.000 rupiah, maka akan ada pemasukan 100 miliar rupiah. Ini menjadi sebuah pemasukan dan keuntungan yang tidak sedikit jumlahnya.
Belum lagi dana yang masuk melalui rekening antarbank, western union, restribusi dinas pariwisata, parkir, pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan perizinan.
Hal serupa bisa terjadi juga di daerah- daerah kantong pemudik lain seperti Kabupaten Kebumen, Purworejo, Bantul, Sleman, Kulon Progo, Wonogiri, Klaten dan sebagainya. Pendek kata, mudik membuat wilayah-wilayah ramai, semarak, bergairah dan mengalir modal raksasa.

Modal Pembangunan
Konsumerisme dan gaya hidup hedonis sedikit banyak akan berpengaruh pada penduduk lokal. Ini tentu juga perlu diantisipasi secara bijak. Namun, yang terpenting modal besar dari pemudik itu, mestinya digunakan secara bijak oleh pemerinah setempat. Artinya, modal dari para pemudik bisa dimanfaatkan untuk kegiatan pembangunan atau penciptaan lapangan pekerjaan.
Misalnya pendirian home industry, pembangunan pusat kerajinan lokal, dan perbaikan infastruktur transportasi seperti jalan desa. Diharapkan ketika tradisi mudik berakhir, kegairahan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat terus berlanjut. Dengan adanya lapangan pekerjaan itu, paling tidak urbanisasi bisa ditekan.

Disisihkan
Sebagian anggaran juga perlu disisihkan untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan keterampilan agar masyarakat lokal memiliki kualitas sumber daya manusia yang memadai. Sementara, pelatihan keterampilan bertujuan membekali masyarakat lokal dengan life skills yang bisa langsung diaplikasikan guna mendukung pembangunan desa.
Pendek kata, pelatihan keterampilan dan peningkatan kualitas SDM amat mendukung agenda besar pemerintah untuk merevitalisasi desa. Hanya, para stakeholder lokal harus peka dan konsen pada pembangunan masyarakat. Artinya, ketika modal raksasa terkumpul harus segera dibuat perencanaan pembangunan. Maka, ketika tradisi mudik usai, kegiatan pembangunan dimulai.
Sayang tidak semua stakeholders pemerintah memiliki komitmen itu sehingga modal besar yang masuk tidak diarahkan pada pembangunan, tetapi malah untuk menambah insentif dan tunjangan hari raya para pegawai pemerintah desa.
Meski tradisi mudik memiliki banyak kelebihan, ada beberapa sisi negatif yang ikut terbawa seperti ajang pamer atau keberhasilan. Mereka juga membawa budaya rantau ke desa.
Sebagian memang positif, tetapi pada umumnya kurang cocok dengan budaya lokal seperti budaya individualistik. Ini, turut mempengaruhi hubungan sosial masyarakat desa. Dari aspek penampilan, budaya kota yang serba berlebih- lebihan dan terlalu ”narsis”, lambat-laun ditiru penduduk lokal yang memancing urbanisasi. Logika sederhananya, ketika sebagian pemuda-pemudi mengikuti budaya kota para perantau, sementara kondisi desa tidak mendukung, mereka bakal ikut merantau.
Akhirnya, tradisi mudik yang membawa modal ekonomi besar, mesti dimanfaatkan untuk mendorong kegairahan dan kemajuan daerah. Jangan sampai modal tersebut sia-sia tanpa ada kontribusi baik pada pengembangan ekonomi kreatif maupun pembangunan lokal.
Sementara dampak negatif tradisi mudik, perlu disiasati dan diantisipasi secara bijak agar tidak muncul kaum urban baru yang akan menambah beban kota-kota besar. 
Oleh Agus Wibowo, Penulis dosen Fakultas Ekonomi UNJ

Juni 25, 2015

Investasi Pendidikan dan Bonus Demografi

Oleh Agus Wibowo
Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta
Media Indonesia, Edisi 18 Mei 2015

DATA Badan Kependudukan PBB (UNFPA, 2015) termutakhir menyebut Indonesia sebagai negara yang akan memanen puncak bonus demografi pada kurun waktu 2028-2035. Saat itu, tersedia lebih dari 65 juta tenaga kerja muda produktif usia 15-29 tahun. Jumlah itu bahkan terbesar sejak Indonesia merdeka. Bonus demografi tersebut merupakan jembatan emas bagi Indonesia untuk tinggal landas menjadi negara maju. Namun, peluang emas itu akan hilang dan berlalu begitu saja jika pemerintah tidak sigap memperbaiki kualitas SDM.

Bonus demografi akan menjadi berkah jika investasi pendidikan berhasil melahirkan penduduk usia produktif yang forward looking; terampil, kompeten, berkualitas, dan mampu menyiasati peluang dengan baik. Sebaliknya, bonus demografi akan menjadi musibah bagi sebuah negara jika kualitas SDM-nya rendah, minus keterampilan, dan tidak mampu menyiasati peluang yang ada (Mason, 2005).

Investasi pendidikan
Hasil penelitian Babatunde Osotimehin (2015) dan laporan UNFPA (2015) sampai pada kesimpulan akan pentingnya investasi negara atas pendidikan. Menurut UNFPA, keberhasilan meraup bonus demografi akan bergantung pada investasi yang dilakukan negara untuk kaum muda sehingga potensi mereka dapat dimaksimalkan. Sementara itu, menurut Babatunde Osotimehin, investasi pendidikan harus disiapkan khusus.
Semua anak, terutama perempuan, harus mengenyam bangku sekolah. Kehadiran anak perempuan di sekolah, selain meningkatkan kualitas mereka, juga mencegah pernikahan dini dan mematangkan usia perkawinan.

Berdasarkan temuan itu, kebijakan investasi pendidikan guna meningkatkan kualitas SDM kita tidak boleh ditunda lagi. Apalagi 2028-2035 atau masa memanen bonus demografi sudah semakin dekat. Apa jadinya jika pada kurun waktu itu sebagian besar pemuda kita, yang mestinya produktif membangun, justru menjadi SDM tidak siap pakai dan minus keterampilan?

Maka, sudah semestinya bonus demografi tidak sekadar dimaknai sebagai berkah, tetapi juga tantangan untuk meningkatkan kualitas dunia pendidikan. Kita perlu belajar dari Thailand, Singapura, dan Korea Selatan yang berhasil memanen bonus demografi. Ketiga negara tersebut menginvestasikan pendidikan guna meraup keuntungan bonus demografi. Korea Selatan, misalnya, selain mengubah manajemen di bidang ekonomi, juga mempergunakan strategi capital intelectual. Ketika sedang berkembang, "Negeri Ginseng" ini mengirim pemuda sebanyak-banyaknya untuk belajar di luar negeri. Hasilnya, tenaga intelek yang melimpah menjadi penggerak utama nadi perekonomian Korea Selatan. Bonus demografi di Korea Selatan mampu meningkatkan pertumbuhan negara itu dari 7,3% menjadi 13,2%.

Hal yang sama juga dilakukan di Thailand dan Singapura. Investasi pendidikan dilakukan secara besar-besaran, baik dengan menyediakan pendidikan berkualitas dan bermutu maupun memberikan beasiswa bagi pemuda-pemudanya ke luar negeri. Setelah lulus, kaum intelektual itu diberi tempat untuk menggerakkan perekonomian kedua negara tersebut. Sebagaimana Korea Selatan, bonus demografi meningkatkan pertumbuhan Thailand dari 6,6% menjadi 15,5%. Sementara itu, peningkatan pertumbuhan Singapura dari 8,2% menjadi 13,6%.
Kreatif dan inovatif.

Dalam menyambut era bonus demografi, sekolah-sekolah kita sudah saatnya berbenah. Sejak dini, semestinya siswa sudah dididik agar memiliki mental kreatif dan inovatif. Mereka inilah yang nantinya akan mampu menumbuhkembangkan sektor ekonomi yang disebut John Howkins (2001) sebagai ekonomi kreatif. Sebagai konsep baru, tulis Howkins, ekonomi kreatif tersebut mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan dari SDM sebagai faktor produksi utama. Singkatnya, ekonomi kreatif itu hanya bisa digerakkan dan ditumbuhkan SDM yang kreatif dan inovatif pula.

Pemerintah kita sudah menyadari itu. Buktinya, di masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), sektor-sektor ekonomi kreatif yang terbukti ampuh bertahan dari gempuran krisis finansial global mendapat dukungan dan perhatian penuh. Itu jalan menuju kemakmuran di era baru, demikian kata para ekonom. Apalagi dengan tersedianya bahan baku yang melimpah di negeri ini; tidak hanya sumber daya alam (SDA), tetapi juga sosial, budaya, dan sebagainya. Berkah SDA yang melimpah tentu saja bisa tergarap efektif jika SDM kita memiliki mental ekonomi kreatif sebagaimana telah diuraikan. Singkatnya, ekonomi kreatif dapat berkontribusi besar pada pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran, terutama bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia.

Para ahli pendidikan sepakat nilai-nilai ekonomi kreatif seperti inovatif, kreatif, kewirausahaan, pantang menyerah, cerdas menyikapi peluang, dan sebagainya bisa diinternalisasikan kepada anak didik di bangku sekolah. Internalisasi tersebut tidak menjadi satu mata pelajaran. Akan tetapi, nilai-nilai itu diajarkan kepada siswa melalui berbagai macam kegiatan baik yang berhubungan dengan materi pembelajaran maupun tidak. Misalnya, pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam, para siswa tak hanya diajari materi. Mereka juga harus bereksperimen (Agus Wibowo, 2015).

Ekonomi kreatif tidak akan tumbuh efektif tanpa dukungan pemerintah. Maka pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan perlu mengarusutamakan ekonomi kreatif menjadi salah satu bagian penting dalam kerangka pendidikan karakter. Selama ini, nilai-nilai ekonomi kreatif dan kewirausahaan lebih banyak diinternalisasikan di sekolah-sekolah kejuruan (SMK). Sementara itu, di sekolah-sekolah lain, penekanannya lebih dominan kepada mata pelajaran yang sifatnya kognitif. Mestinya, baik sekolah umum maupun sekolah kejuruan mendapat porsi sama dalam hal internalisasi nilai-nilai ekonomi kreatif.

Dengan mengulang pendapat Mason, bonus demografi akan menjadi berkah jika negara tanggap dan sigap menginvestasikan pendidikan--terutama pendidikan ekonomi kreatif--bagi generasi mudanya. Mereka, dengan mental ekonomi kreatif, akan menggarap bonus demografi secara maksimal. Mereka juga yang akan menggerakkan denyut nadi perekonomian bangsa ini menuju pertumbuhan yang signifikan. Sebaliknya, ketika pemerintah tidak sigap mempersiapkan generasi mudanya, bonus demografi akan menjadi musibah. Ledakan penduduk lanjut usia dan tingginya angka pengangguran akan menimbulkan masalah sosial, keamanan, dan kesejahteraan. Ini mestinya menjadi pemikiran utama pemerintah beserta para pemangku kepentingan pendidikan kita. Semoga.

Maret 22, 2015

Strategi Kebudayaan Pendidikan Kita


Maret 10, 2015

Revitalisasi Lumbung Desa

Oleh Agus Wibowo,M.Pd
Dipublikasikan di Harian Sinar Harapan, Edisi Senin, 9 Maret 2015

Kenaikan harga beras medium yang biasanya dikonsumsi masyarakat menengah ke bawah, dari Rp 8.200 per kilogram (kg) menjadi Rp 12.000 per kg, meresahkan masyarakat miskin. Apalagi, kenaikan itu terjadi ketika sebagian besar petani sedang memasuki masa panen. Jika mengacu teori Adam Smith (1776), mestinya ketersediaan beras di pasaran melimpah dengan harga murah pula. Namun, nyatanya tidak demikian. Bisa diprediksi lebih dari 15,5 juta rumah tangga miskin menurun daya belinya. Mereka tentu akan berpikir dua kali untuk membeli harga beras semahal itu. Bisa jadi rakyat miskin akan kembali mengonsumsi “nasi aking.” 

Benar kata Faisal Basri (2014). Masalah perberasan seperti ritual tahunan yang tak kunjung tuntas dan melelahkan. Dengan demikian, masalah ini akan berulang setiap tahun. Kenaikan harga beras saat ini paling tidak disebabkan beberapa hal. Pertama, adanya permainan dari mafia perberasan sebagaimana disebut Menteri Perdagangan Rachmat Gobel (2015). Kedua, kenaikan harga beras lantaran keterlambatan pemerintah mendistribusikan beras untuk rakyat miskin (raskin). Namun, hal yang utama ialah kelemahan pemerintah dalam pengelolaan perberasan nasional.

Langkah mendesak, pemerintah harus segera memberantas mafia perberasan. Pemerintah, tulis Tulus Abadi (2015), tidak boleh lemah terhadap mafia perberasan. Pemerintah perlu melibatkan banyak pihak, seperti TNI, Polri, masyarakat konsumen, dan pihak-pihak yang paham tentang investigasi mafia perberasan.

Lumbung Desa
Tradisi rutin ketika harga beras melambung, pemerintah akan melakukan operasi pasar, peningkatan kuota raskin, merevitalisasi peran Badan Urusan Logistik (Bulog), dan mengarusutamakan program swasembada beras. Langkah ini memang tidak sepenuhnya salah, tetapi yang terjadi hanya tambal sulam.
Langkah strategis lain yang perlu dilakukan pemerintah adalah menumbuhkan kembali dan merevitalisasi peran lumbung pangan atau lumbung desa di setiap daerah.  Lumbung desa—yang dalam undang-undang (UU) disebut lumbung pangan—sebenarnya juga sudah diamanatkan dalam UU No 18/2012 tentang Pangan. Menurut UU itu, pemerintah pusat dan daerah harus memfasilitasi pengembangan cadangan pangan masyarakat sesuai kearifan lokal. Pemerintah setahun lalu juga sudah melakukan program pengembangan lumbung pangan desa sebanyak 652 kelompok. 

Lumbung desa atau biasa disebut lumbung paceklik merupakan kearifan lokal warisan nenek moyang bangsa ini. Lumbung desa ini, selain berfungsi sebagai cadangan pangan di saat paceklik, juga mempunyai nilai-nilai kegotongroyongan yang tinggi. Nenek moyang kita dahulu menyadari, hidup ini harus dibangun dengan berwawasan hari esok. Jadi, mereka harus menabung/menyisihkan, walaupun hanya berbentuk gabah. Ajaran filosofis lain melalui lumbung desa adalah nilai-nilai berhemat. Nenek moyang bersama-sama akan menyisihkan hasil panennya sebagian dalam bentuk gabah sebagai cadangan pangan mereka saat paceklik.

Sayangnya, budaya luhur warisan nenek moyang ini sudah luntur tertelan jaman. Jarang sekali petani bahkan pemerintah desa yang memikirkan pentingnya lumbung desa sebagai cadangan pangan saat paceklik. Lumbung desa kalah bersaing dengan budaya kredit bank yang semakin menguasai keadaan. Petani di saat paceklik akan meminjam uang dari bank, kemudian akan mengembalikannya pada waktu panen dengan tambahan bunga 1-2,5 persen.

Lumbung desa memang masih dilestarikan oleh salah satu masyarakat di daerah Banten yaitu masyarakat suku Baduy. Mereka tinggal di Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak. Kultur adat istiadat suku Baduy masih sangat kental, termasuk dalam pengaturan kapan waktu tanam, kapan waktu panen, dan sebagainya. Hasil panen tersebut disimpan di lumbung padi untuk keperluan hidup sehari-hari sampai panen berikutnya. Hal ini mencerminkan bahwa dengan kesederhanaan dalam bercocok tanam, masyarakat Baduy tetap memiliki persediaan pangan sepanjang tahun. Masyarakat adat suku Baduy memiliki ciri khas berkaitan dengan lumbung padi di mana lokasi lumbung padi yang terpisah dengan permukiman.

Manajemen Efektif
Agar berfungsi maksimal, lumbung desa perlu dikelola, baik dari sisi kelembagaan maupun dari manajemennya. Kelembagaan lumbung desa diarahkan agar dalam masyarakat terjadi perubahan perilaku, pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang muaranya pada tingkat partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan, khususnya ketahanan pangan pedesaan.

Dari sisi manajemen, bantuan dan dukungan pemerintah sangat diperlukan. Pemerintah, tulis Posman Sibuea (2011), perlu memberikan pelatihan penguasaan teknologi pascapanen padi dan pelatihan manajemen usaha tani. Langkah ini tak hanya menjamin keberadaan lumbung desa, tetapi juga akan menggerakkan perkembangan ekonomi pedesaan. Jika manajemennya sudah berjalan efektif, ke depan peran lumbung pangan tidak hanya sebagai tempat penyimpanan saat over produksi, tetapi juga sebagai sarana penundaan penjualan untuk sementara waktu sampai harga ada pada tingkat yang memberi keuntungan petani sekaligus mematikan mata rantai pengijon. Singkatnya, akan ada metamorfosis lumbung desa menjadi lumbung pangan modern yang langsung dikelola petani, seperti yang sudah dilaksanakan masyarakat di Sumatera Selatan.

Agar tidak ditinggalkan seperti di masa lalu,  lumbung desa, tulis Hadi Santoso (2011), harus dimodernisasi, baik dalam konsep maupun fasilitas terutama di desa-desa yang rawan pangan. Lumbung modern ini perlu dilengkapi  alat pengering, lantai jemur, dan manajemen baru yang bisa disinergikan dengan koperasi unit desa (KUD). Karena manajemen yang kuno dan tidak efektif, selama ini beras di lumbung desa lebih sering habis dimakan tikus dan dengan kualitas rendah. 

Guna menopang keberadaan lumbung desa, perlu digalakkan lumbung hidup di pekarangan rumah. Masyarakat desa dianjurkan menanam tanaman yang memiliki kandungan kalori, misalnya umbi-umbian. Optimalisasi lahan pekarangan paling tidak menyangkut aspek keindahan dan fungsi strategis. Artinya, selain menambah keindahan dan keasrian tempat tinggal, juga dapat digunakan sebagai bahan pangan tambahan ketika kondisi darurat. Semoga. Penulis adalah Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.