.showpageArea a { text-decoration:underline; } .showpageNum a { text-decoration:none; border: 1px solid #cccccc; margin:0 3px; padding:3px; } .showpageNum a:hover { border: 1px solid #cccccc; background-color:#cccccc; } .showpagePoint { color:#333; text-decoration:none; border: 1px solid #cccccc; background: #cccccc; margin:0 3px; padding:3px; } .showpageOf { text-decoration:none; padding:3px; margin: 0 3px 0 0; } .showpage a { text-decoration:none; border: 1px solid #cccccc; padding:3px; } .showpage a:hover { text-decoration:none; } .showpageNum a:link,.showpage a:link { text-decoration:none; color:#333333; }

November 25, 2013

Guru Sejati dan Pendidikan BangsaGuru Sejati dan Pendidikan Bangsa

Oleh  Agus Wibowo
[Penulis Buku Menjadi Guru Berkarakter; Magister Pendidikan  Universitas Negeri Yogyakarta]

Dipublikasikan di Harian Media Indonesia, Edisi Senin, 25 Nopember 2013
Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) kembali merayakan hari ulang tahunnya. Peringatan kali ini merupakan momentum yang tepat untuk melakukan refleksi sekaligus timbang ulang: apakah para guru sudah mendidik bangsa ini dengan baik? Apakah guru sudah menjadi figur tauladan bagi anak didiknya? Refleksi dan timbang ulang menjadi penting, sebagai sarana memperbaiki diri dan profesionalisme guru.

Saat ini tugas guru tidak ringan. Tugas yang berat itu sebenarnya akan terasa ringan, jika para guru mau belajar dari sejarah para guru bangsa. Semisal Ki Hadjar Dewantara, KH Ahmad Dahlan, KH Hasyim Asy’ari, Ibu Muslimah, Raden Ajeng Kartini, Romo Mangun, Dewi Sartika, Abdurrahman Wahid (Gus Dur),  dan sebagainya telah memberikan contoh bagaimana menjadi guru yang baik. Para guru bangsa itu, mampu menunjukkan bagaimana berperan tidak saja sebagai guru profesional tetapi juga sosok yang unggul kepribadian, bahkan mampu mengispirasi anak didik untuk meneruskan perjuangannya. Pendek kata, para guru bangsa itu tidak saja menjadi pendidik profesional, tetapi juga pembentuk karakter anak asuhnya, menjadi pribadi dengan keluhuran budi, nasionalisme tinggi dan para pejuang tangguh yang rela mati demi bangsanya.

Laksana Mursyid
Beban kurikulum dan aneka kebijakan pendidikan mutakhir, kenyataannya lebih sering membuat guru lupa akan tugas. Pendidikan kita, masih menyisakan problem berat yang menindas dan membelenggu guru. Bongkar pasang kurikulum dan kebijakan di satu sisi memang positif. Tetapi di sisi lain guru yang menjadi korbannya. Guru lebih sering menjadi kambing hitam; yang jika berhasil tidak dipuji, tetapi jika gagal selalu dicaci maki atau disalahkan. Tawuran pelajar, beredarnya video mesum yang dilakoni oknum anak didik, dan berbagai aksi anarkhisme lainnya, selalu dikaitkan dengan kegagalan guru.

Fenomena sebagaimana diuraikan, ada benarnya tetapi juga tidak sepenuhnya benar. Ketika para guru hanya kejar target, mengajar tidak dengan “hati,” serta menjadi “kepanjangan tangan” penguasa, maka wajar jika mereka dianggap biang keladi kegagalan pendidikan. Namun, ketika guru sudah mengajar dengan profesional dan memberikan kesempatan seluas-luasnya anak didik untuk berimajinasi, maka salah besar jika mereka disebut sebagai biang keladi kegagalan pendidikan itu.

Sebelum anak didik menjadi korban, maka tidak ada pilihan selain guru mau berubah. Sosok berkarakter dan berkepribadian luhur, kata Furqon Hidayatullah (2010), adalah kartu sakti meraih keberhasilan mengajar. Guru sejati itu, tulis Furqon Hidayatullah, memiliki komitmen yang ditandai dengan ketajaman visi, rasa memiliki, dan bertanggungjawab terhadap anak didiknya. Ketika ada anak didik yang bermasalah, dia menjadi orang pertama yang bertanggungjawab. Selama ini, guru lebih sering menghindar bahkan lebih sering mencari “selamat” jika anak didik bermasalah. Akibatnya, semua kesalahan ditumpahkan pada anak didik. Ini jelas model pendidikan yang keliru. Bukankah dengan terus menimpakan kesalahan, anak didik akan trauma secara psikologis? Ketika guru tampil sebagai sosok yang bertanggungjawab, maka anak didik akan dengan penuh kesadaran memperbaiki diri; bahkan akan menjadikan guru sosok penyelamat yang ucapannya didengar dan dipatuhi, sementara lakunya ditauladani.

Kompetensi adalah aspek selanjutnya yang wajib dimiliki guru. Bagaimana jadinya jika anak didik diajar oleh guru tidak memiliki kompetensi? Tentu saja anak didik akan terombang-ambing tanpa arah yang jelas, serta gagal dalam proses pendidikan. Guru yang kompeten ini ditandai dengan keahlian di bidangnya, menjiwai profesi yang dimiliki, memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional. Ketika guru sudah memiliki kompetensi, maka salah satu prasyarat keberhasilan pendidikan di kelas sudah terpenuhi.

Kegiatan pembelajaran di kelas bukan pekerjaan ringan. Oleh karena itu guru dituntut mencurahkan atau mengerahkan seluruh usaha dan kesungguhan, potensi yang dimiliki sampai akhirnya tujuan pembelajaran dikelas pada khususnya, dan tujuan pendidikan di sekolah pada umumnya tercapai. Selanjutnya guru harus selalu konsisten dalam tugasnya. Konsisten ini melakukan tugas mendidik dengan istiqomah, ajeg, fokus, sabar, dan ulet, serta melakukan perbaikan yang terus menerus.

Guru hendaknya senantiasa mencontohkan kesederhanaan. Ketika anak didik cenderung hedonis dan konsumtif, guru justru harus tampil sebagai sosok yang sederhana. Sederhana ini bukan bermakna miskin, tetapi mampu mengaktualisasikan segala sesuatu secara efektif dan efisien. Adapun yang utama, guru harus mampu berinteraksi secara dinamis dalam jalinan emosional dengan anak didiknya. Hal ini meniscayakan guru untuk membantu, melayani dan memenuhi kebutuhan peserta didik agar potensi mereka dapat diberdayakan secara optimal.

Di tahun-tahun politik seperti sekarang ini, godaan dan jeratan politik praktis semakin tidak terelakkan. Guru laksana memakan buah simalakama; ketika larut di dalam politi praktis, maka nasib pendidikan anak didik tergadaikan. Sementara jika tidak ambil bagian dalam kancah politik, karir birokrasi mereka terancam berhenti di tengah jalan. Fenomena sebagaimana disebutkan, menuntut guru memilih solusi bijak. Artinya, ketika larut dalam kancah politik praktis, guru harus tetap memiliki harga tawar; nasib pendidikan anak didik harus tetap diutamakan.

Kalaupun terpaksa menjadi tim sukses kandidat legislatif, presiden, bupati/walikota, tugas mereka mendidik dan mencerahkan anak bangsa harus tetap diutamakan. Ketika kandidat yang mereka usung sukses meraih tampuk kekuasaan, maka para guru hendaknya mempergunakan dukungan politik untuk memajukan pendidikan anak didik. Mereka juga harus mampu mempengaruhi kandidat yang diusung untuk memberikan perhatian besar terhadap dunia pendidikan. Menurut hemat penulis, langkah ini cukup elegan demi kemajuan pendidikan anak didik kita.

Guru sejati itu laksana mursyid dalam dunia thariqah atau tasawuf. Dia dengan kesadaran dan keikhlasan hati, membimbing, memandu, dan mengarahkan anak didik dalam berproses menggapai keberhasilan pendidikan. Guru akan sangat terluka, jika anak didiknya bermasalah. Guru tidak lagi menganggap anak didik laksana tempat“observasi” dan objek kurikulum, tetapi sebuah permata berharga yang harus dijaga dan dirawatnya baik-baik. Ucapan guru selalu menjadi doa mulia bagi anak didik menjalani hari-hari. Guru memberikan kesejukan, karena memberikan solusi jitu atas persoalan yang dialami anak didiknya. Karena cinta sejati telah melandasi relasi guru dan dan anak didik, maka kehadiran sang guru akan senantiasa dinanti-nantikan. 

Membenahi Karakter
Menurut Agus Wibowo (2010), tugas dan tanggung jawab guru amat berat. Oleh karena itu model penyeleksian guru hendaknya tidak asal, lebih ketat dan transparan—di samping mengedepankan akuntabilitas. Menurut agama Islam, sosok seorang guru adalah orang yang punya komitmen dengan landasan agamanya. Maka, seorang guru hendaknya berbicara yang baik dan benar, amanah, memiliki semangat untuk belajar atau mencari ilmu, dan keluasab berfikir yang senantiasa dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari.

Yang paling penting dimiliki seorang guru adalah keikhlasannya menerima kritik dan saran entah sifatnya konstruktif maupun tidak. Pasalnya, banyak guru yang alergi terhadap kritik; sehingga kritik dianggap sebagai wujud perlawanan, ketidakhormatan, bahkan prilaku “menjongkeng” wibwa sang guru. Sikap demikian jelas tidak layak dimiliki seorang guru. Mestinya, kritik atau saran justru dimanfaatkan bagi guru untuk memperbaiki kualitas pribadi maupun kualitas profesionalisme bidang tugasnya.

Kaitannya dengan internalisasi pendidikan karakter, Muhammad AR (2003) mensyaratkan seorang guru terlebih dahulu meneladani pribadi Nabi Muhammad Saw. Rasulullah, tulis Muhammad AR, adalah seorang guru yang agung, yang diutus semata-mata untuk memperbaiki akhlak atau karakter umat, yang sudah terbuti melahirkan murid-murid yang luhur budi pekertinya nyaris menyamai rasulullah sendiri. Para murid rasulullah itu seperti Abu Bakar Shiddiq, Umar bin Khattab, Usman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib.

Setelah guru memiliki karakter-karakter mulia sebagaimana diuraikan, lantas bagaimana strategi agar guru juga memiliki pengetahuan mengenai pembelajaran pendidikan karakter? Terkait dengan keterampilan bagaimana mengajarkan pendidikan karakter, guru memang harus dilatih, dididik atau training. Dengan demikian, sebelum guru melaksanakan pembelajaran di kelas, terlebih dahulu mereka dilatih, terutama yang terkait dengan penanaman nilai-nilai tersebut. Namun yang paling penting dan utama, adalah terbukanya kesadaran dari para guru untuk mau mendalami, mempraktikkan, dan menjadikan karakter mulia sebagai itu sebagai karakter hidup. Tanpa adanya kesadaran, meskipun sudah tatar atau dilatih berkali-kali, entah melalui penataran atau pelatihan yang melibatkan tentor-tentor ternama, tidak akan membuahkan hasil apa-apa.

Pada akhirnya, guru sejati adalah harapan bangsa ini. Mereka diharapkan mampu memajukan pendidikan bangsa. Mereka bukan pribadi yang semaunya dalam menjalankan tugas. Guru sejati juga bukan sebatas memenuhi tuntutan profesi mengajar; perkara hasilnya tidak optimal, itu bukan urusan. Mengulang pendapat penulis, guru sejati itu laksana mursyid. Ia akan selalu merawat dan membenahi akhlak anak didik. Ia akan mengajar dengan cinta yang mengalirkan kelembutan, kasih sayang, dan keadilan. Lakunya diikuti, sementara ucapannya ditaati.  Wahai guruku, terpujilah engkau! Selamat Hari Guru.

BACA SELENGKAPNYA>>>

Oktober 28, 2013

Pendidikan dan Kepemimpinan Bangsa


BACA SELENGKAPNYA>>>

Agustus 12, 2013

Mata Rantai Kekerasan dalam Pendidikan


BACA SELENGKAPNYA>>>

Juni 17, 2013

Ke Mana Arah Pendidikan Kita?

Oleh Agus Wibowo, M.Pd
(Magister Pendidikan Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta)
Dimuat Harian Media Indonesia
Edisi Senin, 17 Juni 2013

REFLEKSI mengenai ke mana arah pen didikan sejauh ini dibawa dan hendak menuju menjadi sangat penting untuk dikritisi. Pendidikan merupakan aspek penting bangsa. Bukan saja pendidikan menjadi wahana bagi penyadaran esensi, kesejatian, harga diri dan hak asasi, tetapi pendidikan juga menjadi kekuatan perubahan sebuah bangsa untuk merdeka lepas dari belenggu penjajahan. Tanpa pendidikan, sulit dipastikan bangsa ini sadar akan harga diri, yang selama lebih dari setengah abad dirampas penjajah. 

Kesadaran itulah, yang mendorong para founding fathers berusaha mendidik bangsa dengan berbagai cara. Ada yang melalui pesantren, sekolah rakyat, sekolah Nahdlatul Ulama, Sekolah Muhammadiyah, Taman Siswa, dan sebagainya. Para founding fathers seperti Ki Hadjar Dewantara, Raden Ajeng Sartika, KH Hasyim As'ary, KH Ahmad Dahlan, dan sebagainya juga memperjuangkan kesetaraan pendidikan bagi rakyat Indonesia. 

Pendidikan harus dinikmati seluruh rakyat tanpa pandang bulu, tanpa membedakan suku, bangsa, bahasa, status ekonomi/sosial, dan sebagainya. Buah dari perjuangan itu adalah kewajiban negara untuk mencerdaskan seluruh rakyat, seperti tertuang dalam Pasal 31 ayat 4 UUD 1945. Dalam pasal tersebut, juga ditegaskan bahwa anggaran penyelenggaraan pendidikan nasional minimal sebesar 20%, yang diambilkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), ataupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan begitu, tidak ada alasan bagi negara untuk tidak mencerdaskan rakyatnya. Sekali lagi, tugas konstitusi negara adalah mencerdaskan rakyatnya! Pertanyaannya kemudian adalah, apakah saat ini pemerintah telah mencerdaskan rakyatnya?

Problem pelik 
Jika kita cermati, pemerintah belum serius melaksanakan amanat konstitusi. Benar, aneka kebijakan pendidikan dibuat seolah-olah hendak mencerdaskan rakyat. Namun, kenyataannya kebijakan pendidikan itu justru merampas hak asasi rakyat. Kebijakan pendidikan terkadang justru berpihak kepada golongan elite, pemilik modal, dan mereka yang memiliki status sosial tinggi. Lebih ironis lagi, kebijakan itu tidak jarang menciptakan tatanan feodal-feodal baru. 

Kebijakan sekolah bertaraf internasional (SBI) misalnya, justru menimbulkan kesenjangan yang menganga. Hanya kalangan berduit yang bisa menikmati sekolah bermutu internasional. Meski kebijakan itu sudah dimentahkan Mahkamah Konstitusi (MK), tetapi bukan tidak mungkin akan muncul kebijakan serupa selama pemerintah sebagai pemegang kebijakan berkeyakinan bahwa pendidikan bermutu hanya bisa diwujudkan dengan modal dan biaya mahal. Bukankah sekolah-sekolah penganut pendapat ini sudah menjamur di negeri ini? Di level perguruan tinggi (PT) kasus serupa juga terjadi: komersialisasi pendidikan semakin nyata. 

Dari sisi angka partisipasi sekolah (APS) di Indonesia masih terbilang rendah. Data Kemendiknas (2011) menyebut angka partisipasi kasar (APK) tingkat SMP baru 70%. Adapun APK untuk tingkat SMU baru berkisar 60%. Jika mengacu data Kemendiknas (2012), dari 3,7 juta lulusan SMP, yang melanjutkan ke SMA/SMK hanya sekitar 2,2 juta. Itu artinya ada lebih dari setengah juta lulusan SMP yang terlempar ke jalan. Kondisi lebih parah mungkin terjadi di daerah tertentu. Di Sulawesi Selatan, misalnya, APK tingkat SMA dan sekolah baru berkisar 53%. Ini berarti, dari dua anak berusia 16-18 tahun, ada satu anak yang tidak bersekolah. 

Angka partisipasi untuk perguruan tinggi lebih rendah lagi, yakni 18,7%. Jumlah mahasiswa di Indonesia baru berkisar 4,8 juta orang. Padahal, jumlah anak usia belajar di perguruan tinggi berkisar 25 juta orang. Dengan demikian, ada puluhan juta pemuda Indonesia yang terpaksa menjadi tenaga kerja murah atau pengangguran.  

Belum lagi persoalan infrastruktur: bangunan sekolah, fasilitas belajar, sarana transportasi sekolah, dan lain-lain. Data teranyar yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) setahun lalu menyebutkan, jumlah sekolah rusak di Indonesia mencapai lebih dari 140 ribu bangunan. 

Yang menyita perhatian masyarakat baru-baru ini adalah karut-marut sistem evaluasi pendidikan dalam bentuk ujian nasional (UN). Tahun 2013 merupakan potret b u r a m kegagalan pelaksanaan UN, dari keterlambatan pelaksanaan, kualitas hingga aroma korupsi yang kental pada tender pencetakan. Belum esensi UN yang sejatinya hanya menindas anak didik. 

Saya berkali-kali mengingatkan Kemendikbud (sejak namanya Kemendiknas), bahwa UN itu tidak lebih monster mengerikan yang selalu menyiksa anak didik (Agus Wibowo, 2008). UN diakui banyak pihak justru menindas, memenjara, dan merampas hak anak didik sehingga membuat mereka tersudut dalam pilihan sulit. 

Belajar dari UN 2013, Mendikbud Mohammad Nuh, tidak cukup hanya dengan meminta maaf. Benar meminta maaf itu tindakan kesatria yang tinggi nilainya. Itu patut diteladani para pemangku pendidikan-bahkan para elite di negeri ini. Namun, permintaan maaf itu jauh lebih tepat jika dibarengi dengan aksi nyata merumuskan format evaluasi pendidikan--yang lebih manusiawi ketimbang UN. Terkait dengan hal itu, sudah banyak usulan seperti evaluasi model portofolio atau rekam jejak anak didik selama mengikuti pendidikan (Ahmad Baedowi, 2013). 

Model evaluasi portofolio menurut penulis jauh lebih adil karena melibatkan aspek proses yang dilalui anak didik, bukan sekadar ending pendidikan. Proses adalah aspek penting pendidikan. Dalam proses pendidikan itulah siswa dilatih sabar, tekun, dan tidak pantang menyerah. Dalam proses terjadi dinamika yang unik dan menarik, karena proses pendewasaan terbentuk. Sayangnya, sebagian besar masyarakat kita kurang menghargai proses. Mereka terlalu lelah jika harus berproses sehingga lebih memilih jalan instan atau menerabas. 

Ada lagi usulan agar UN diganti dengan penilaian yang diserahkan kepada tiap-tiap guru di sekolah, penilaian yang melibatkan aspek kognitif, afektif dan psikomotorik, penilaian berbasis kualitatif, dan sebagainya. Berbagai usulan format penilaian pendidikan itu, kesemuanya bertujuan membebaskan anak didik dari siksaan psikologis akibat UN. Mestinya, Mendikbud meresponsnya secara bijak, bukan berkukuh mempertahankan UN yang cacat bawaan sejak lahir. 

Pemimpin berani 
Terkait dengan karut-marut pelaksanaan UN 2013, Kemendikbud dalam waktu dekat akan menggelar konvensi nasional pendidikan. Mereka yang diundang dalam konvensi itu adalah para guru yang tergabung dalam organisasi profesi guru, pengamat pendidikan, dan internal Kemendikbud. 

Menurut Mendikbud, Mohammad Nuh (2013), konvensi ini dimaksudkan untuk mencari titik temu menyangkut berbagai pandangan mengenai UN, UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), dan berbagai masalah pendidikan lainnya. Melalui konvensi nasional ini juga diharapkan terjadi kesepakatan dalam sejumlah isu-isu nasional pendidikan sehingga ke depannya tidak akan ada lagi pro-kontra berkepanjangan mengenai isu-isu tersebut di dunia pendidikan. 

Langkah mengadakan konvensi nasional pendidikan, patut disambut positif. Apalagi, jika dalam konvensi itu nanti bisa dirumuskan model evaluasi pengganti UN, upaya menghapus berbagai bentuk komersialisasi, dan arah pendidikan bangsa ke depan. Namun, jika tidak ada keberanian dari pemerintah melalui Mendikbud beserta jajarannya untuk melaksanakan hasil-hasil yang dicapai, konvensi tidak ada gunanya. 

Nasib konvensi setali tiga uang dengan rembuk pendidikan nasional (rembuknas) yang belum lama ini dilaksanakan. Singkatnya, Mendikbud harus berani mengambil langkah `radikal' demi memperbaiki pendidikan, khususnya dalam meletakkan fondasi pendidikan bangsa yang lebih baik di akhir kepemimpinannya. 

Pendidikan kita, butuh pemimpin yang berani. Bukan hanya berani melaksanakan kesepakatan-kesepakatan yang memihak rakyat, melainkan berani berseberangan dengan arus mayoritas pemodal demi mencerdaskan anak bangsa. 

Selain itu, sebagaimana Ki Hadjar Dewantara, Mendikbud ke depan harus berani Ing Ngarso Sun Tulodho, Ing Madyo Mangun Karso, Tut Wuri Handayani. Ajaran Ki Hadjar itu mengandung tiga hal penting, yang secara ringkas berupa aspek keteladanan, aspek inspirasi, dan aspek motivasi/ dorongan. 

Aspek keteladanan jika di tafsirkan secara bebas artinya Mendikbud harus memberi keteladanan utama, tidak plinplan, tegas berkaitan dengan arah pendidikan bangsa, dan memberikan teladan untuk berkarakter mulia. Keteladanan menjadi penting direvitalisasi mengingat aspek itu kian luntur. Kian hari yang dipertontonkan adalah keteladanan minus pekerti dan jauh dari susila sehingga output pendidikan kian destruktif. Apa pun model manajemen pendidikan yang diterapkan jika minus keteladanan, jangan diharapkan keberhasilannya. 

Aspek inspirasi, bahwa Mendikbud harus senantiasa menginspirasi atau sumber inspirasi. Ia harus menjadi sumber inspirasi bawahannya hingga ke level para guru dan anak didik. Inspirasi inilah yang akan menghidupkembangkan pendidikan bangsa. Tanpa inspirasi yang dibarengi imajinasi, dunia pendidikan akan kering. Sementara itu, insan pendidikan laksana robot-robot yang digerakkan motoriknya. 

Aspek motivasi/dorongan bahwa Mendikbud seyogianya tidak pernah lelah memotivasi bawahannya hingga ke level para guru. Motivasi dan dorongan ini menjadi penting ketika pendidikan kita dihempas cobaan yang dahsyat. Ketika Mendikbud nanti mampu menjadi motivator ulung, dunia pendidikan akan tumbuh dinamis, sedangkan output-nya akan menjadi generasi dengan semangat dan mental baja. 

Akhirnya, melalui momentum Hardiknas tahun ini, harus ada langkah berani dari pemerintah melalui Mendikbud beserta jajarannya. Karut-marut pendidikan bangsa hanya bisa diatasi dengan keberanian dari pemimpin. Dalam hal ini, keberanian pemerintah melalui Mendikbud menentukan arah pendidikan bangsa. Mau tetap membodohi dan menindas rakyat dengan aneka kebijakan yang tidak pro-rakyat, atau melaksanakan amanat para bapak bangsa dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang mencerdaskan rakyat.

BACA SELENGKAPNYA>>>

Mei 02, 2013

Maknai Hardiknas

Oleh Agus Wibowo, M.Pd
Magister Pendidikan Pascasarjana UNY
Dimuat Harian Koran Jakarta, Edisi Kamis 2 Mei 2013 




Tanggal 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas). Para bapak pendidikan bangsa, di masa perjuangan dulu, memiliki rancangan mulia. Rakyat harus terbebas dari kebodohan dan keterbelakangan. Semua upaya itu akan bermuara pada bangsa yang merdeka dari penjajahan. 

Apa yang melandasi para bapak bangsa memilih pendidikan sebagai media perjuangan kemerdekaan? Pendidikan merupakan aspek penting bangsa karena menjadi wahana penyadaran kesejatian, harga diri, dan hak asasi. 

Tanpa pendidikan, mustahil bangsa sadar akan harga diri yang lama dirampas dan dikebiri penjajah. Maka, segenap masyarakat, tanpa membedakan status ekonomi sosial, harus menikmati bangku pendidikan.

Pendek kata, para bapak bangsa menjamin pendidikan rakyat dalam Pasal 31 Ayat 4 UUD 1945. Dalam undang undang, ditegaskan bahwa anggaran penyelenggaraan pendidikan nasional minimal 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan begitu, tidak ada alasan bagi negara untuk tidak mencerdaskan rakyatnya. 

Sekali lagi, tugas negara secara konstitusional adalah mencerdaskan rakyat! Pertanyaannya, apakah amanat konstitusi itu sudah dilaksanakan pemerintah? Belum! Sejarah pendidikan negeri ini selalu sarat kepentingan penguasa. Anak didik lebih sering digegas menurut selera penguasa. Itulah sebabnya pendidikan belum mampu mengubah secara konstruktif peradaban bangsa. 

Singkatnya, pendidikan lebih sering berada dalam penjara kekuasaan sehingga tidak bisa meningkatkan kualitas bangsa. Aneka kebijakan pendidikan, nyatanya, justru menciptakan kesengsaraan baru bagi masyarakat. Otonomi pendidikan, misalnya, bukannya mempermudah akses bangsa, tetapi justru melahirkan komersialisasi. Jangan ditanya lagi bagaimana bentuknya karena masyarakat sudah paham bahwa ijazah begitu mudah ditukar dengan uang, termasuk aneka gelar. 

Belum lagi karut marut kebijakan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) hingga amburadulnya pelaksanaan Ujian Nasional (Unas) 2013 tingkat SMU/MA hingga SD/ MI. Akhirnya, hanya kelompok yang berkantong tebal yang bisa menikmati pendidikan. Sementara masyarakat kelas menengah ke bawah yang hidup di bawah garis kemiskinan semakin terjauhkan dari pendidikan. 

Fondasi 

Para bapak bangsa juga sudah meletakkan fondasi pendidikan yang kokoh, karena itu mestinya tinggal diteruskan generasi sekarang. Ki Hadjar Dewantara, misalnya, mendirikan organisasi pendidikan pada 3 Juli 1922 dengan tujuan menumbuhkan kesadaran bahwa bangsa ini memiliki martabat dan harapan untuk menjadi manusia merdeka. Melalui pawiyatan yang diberi nama Taman Siswa, Ki Hadjar berharap pendidikan bisa dinikmati seluruh rakyat tanpa pandang bulu. 

Melalui pendidikan pula diharapkan terjadi proses humanisasi, pembukaan wawasan dan cakrawala. Pendidikan juga membawa manusia keluar dari kebodohan. Maka, hakikat pendidikan mempersiapkan peserta didik agar mampu berperan di masa datang. 

Caranya, membekali siswa dengan keterampilan yang sesuai dengan tuntutan zaman. Ajaran kesederhanaan tentang kepemimpinan yang dirumuskan Ki Hadjar sebagai Ing Ngarso Sun Tulodho, Ing Madyo Mangun Karso, Tut Wuri Handayani menyangkut aspek keteladanan, inspirasi, dan motivasi. Aspek keteladanan, jika ditafsirkan secara bebas, segenap tenaga kependidikan dan stakeholder senantiasa memberi contoh hidup yang pantas. 

Sekarang ini, semakin banyak contoh hidup yang tidak pantas. Kepala sekolah menjadi teladan bagi guru, siswa, dan segenap warga sekolah. Guru menjadi contoh anak didik. Pemerintah menjadi teladan bawahan. Keteladanan perlu segera direvitalisasi karena sudah kian luntur. Contoh buruk dipertontonkan setiap hari yang minus pekerti dan jauh dari susila sehingga output pendidikan negatif. 

Apa pun model manajemen pendidikan yang diterapkan, bila minus keteladanan, tak akan ada hasilnya. Kemudian, para pendidik, kepala sekolah, dan stakeholder harus senantiasa menginspirasi. Kepala sekolah menjadi sumber inspirasi guru. Para guru menjadi inspirasi murid dan sebagainya. Inspirasi inilah yang akan menghidupkembangkan pendidikan. Tanpa inspirasi yang dibarengi imajinasi, dunia pendidikan akan kering. 

Sementara insan pendidikan laksana robot-robot yang hanya digerakkan motoriknya. Terakhir, segenap pendidik, kepala sekolah, dan stakeholder seyogianya tidak pernah boleh lelah memotivasi anak didiknya untuk terus maju. Motivasi dan dorongan ini menjadi penting ketika siswa maupun warga sekolah lainnya patah semangat lantaran aneka tantangan dan cobaan hidup mengadang. 

Ketika kepala sekolah, para guru, dan stakeholder mampu menjadi motivator ulung, dunia pendidikan akan tumbuh. Hasilnya, akan menjadi generasi dengan semangat dan mental baja. Sebagian kecil teladan Ki Hadjar, sebagaimana diuraikan, hendaknya dipraktikkan sambil dikontekstualisasikan dengan tantangan zaman. Ajaran Ki Hadjar harus senantiasa digali guna menemukan esensi yang sebenarnya. 

Pemerintah dan pemangku pendidikan, dalam tujuan memperingati Hardiknas, tidak boleh sekadar menggelar seremonial tanpa makna. Hardiknas harus diperingati dan dirayakan dengan menggali kembali ajaran serta teladan para founding fathers pendidikan untuk memperbaiki serta memajukan sistem pendidikan nasional yang semakin tidak jelas arahnya. Berbagai penyimpangan pendidikan harus menjadi bahan evaluasi pada Hardiknas, seperti banyaknya lulusan yang cenderung jauh dari rasa kemanusiaan. 

Pendidikan yang baik harus mampu melahirkan lulusan yang memiliki jiwa, hati, dan mental baik. Mereka harus rendah hati dan memiliki integritas dengan unsur memegang teguh kejujuran. Itulah buah sekolah yang sampai kini masih minim.

BACA SELENGKAPNYA>>>